Pada tanggal 10 September, Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) mengunjungi Pabrik Baja Terpadu Krakatau Posco di Cilegon untuk mengamati fasilitas produksinya dan berdiskusi tentang isu-isu terkini terkait regulasi anti-dumping serta strategi untuk menyeimbangkan produksi baja dalam negeri dan impor, yang saat ini sedang dalam tinjauan akhir (sunset review).
Tiongkok, yang memproduksi lebih dari setengah baja dunia, dituduh memicu krisis kelebihan kapasitas baja global. Sejak tahun 2000, kapasitas dan produksi baja Tiongkok meningkat pesat untuk memenuhi permintaan yang melonjak selama dua dekade pertumbuhan ekonomi yang cepat. Saat ini, pabrik baja di Tiongkok mampu memproduksi lebih dari 967.000 ton baja per tahun, menurut Global Energy Monitor jumlah ini lebih dari dua kali lipat kapasitas baja gabungan di AS, Uni Eropa, dan India. Namun, penurunan tajam dalam permintaan domestik dan harga baja di Tiongkok, terutama akibat melambatnya sektor properti, mendorong produsen baja Tiongkok menjual kelebihan baja mereka dengan harga murah ke pasar internasional.
Industri besi dan baja Amerika Serikat (AS) memiliki sejarah yang sangat panjang dengan mulai memproduksi baja sejak awal abad-19. Industri ini juga merupakan pioner bagi perkembangan dan penerapan berbagai teknologi produksi besi dan baja dan menjadi produsen baja terbesar di dunia pada periode tahun 1910-1969. Beberapa perusahaan baja AS, seperti US Steel, juga merupakan salah satu perusahaan baja terbesar di dunia. Dominasi AS mulai tergeser oleh Tiongkok sejak tahun 1990-an, meskipun AS tetaplah merupakan raksasa produsen baja dunia. Pada tahun 2023 AS adalah produsen baja terbesar keempat di dunia, setelah Tiongkok, India, dan Jepang dengan produksi mencapai 80,7 juta ton.
Di tengah kondisi baja global yang mengalami kelebihan kapasitas, dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi industri baja dalam negeri dari banjirnya produk impor. Banyak negara di dunia, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, mengambil langkah proteksionisme untuk mengantisipasi masuknya produk baja murah, khususnya dari Tiongkok yang sering kali mendapat subsidi dari pemerintahnya.
IISIA menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas inisiatif yang diambil oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam mendukung penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pada Jumat, 26 April 2024, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, memimpin pemusnahan produk baja tulangan beton yang tidak sesuai aturan SNI dengan total senilai Rp257,24 miliar di Kabupaten Serang, Banten. Produk yang dimusnahkan terdiri atas 116 jenis ukuran dan merek dengan jumlah sebanyak 3.608.263 batang atau seberat 27.078 ton. Produk tersebut tidak sesuai dengan SNI 2052:2017 dan legalitas produk berupa Sertifikat Penggunaan Produk Tanda SNI (SPPT-SNI) serta Nomor Pendaftaran Barang (NPB).
Berdasarkan data WTO yang diakses melalui Trade Remedies Data Portal, menunjukkan bahwa instrumen Trade Remedies (TR) dipergunakan untuk semua HS Code dengan jumlah instrumen TR yang saat ini berlaku efektif mencapai 2332. Dari keseluruhan data tersebut maka jumlah paling banyak adalah untuk kelompok HS XV Base Metals and Articles yang mencapai 940 instrumen TR atau mencapai 40,3%, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.
