Standar Baja Industri

Penerapan SNI Sektor Industri Baja  

Baja memainkan peran yang sangat vital dalam kehidupan manusia sampai hari ini. Sepanjang sejarah manusia, baja berkembang menjadu tulang punggung peradaban manusia sebab setiap alat atau pelengkapan kehidupan manusia dapat dipastikan ada unsur bajanya bahkan seringkali perlengkapan tersebut didominasi oleh baja. Aplikasi baja makin lama makin banyak seiring dengan kemajuan peradaban manusia. 

Karena vitalnya peran baja tersebut maka baja berkembang menjadi komoditi yang penting dalam kehidupan manusia dan ekonomi dunia sehingga banyak orang membuatnya untuk tujuan komersial. Aplikasi yang berbeda bisa memerlukan jenis baja yang berbeda. Karena banyak yang membuat dan banyaknya aplikasi maka diperlukan standar agar baja dari aplikasi dan jenis yang sama dapat dibuat oleh berbagai produsen dan digunakan oleh berbagai konsumen dalam wilayah satu negera atau kawasan. Standarisasi juga menciptakan playing field yang sama bagi para produsen sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat karena para produsen mempunya acuan yang sama.

Banyak negara punya standar produk baja yang dipasarkan dinegaranya seperti Japan Industrial Standard (JIS, Jepang), Thai Industrial Standard (TIS, Thailand) dll, ada juga standar yang berlaku disatu kawasan seperti European Standard (EU, kawasan Eropa). Standar suatu negara atau kawasan bisa juga berlaku dinegara lain atau kawasan lain sepanjang diakui dinegara atau kawasan tersebut. Misalnya JIS dan EU juga digunakan di Indonesia.  

Standar yang berlaku di Indonesia adalah Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI merupakan dokumen standar teknis yang disusun oleh perwakilan produsen, konsumen, regulator, akademisi, praktisi, asosiasi dan lain-lain yang diwadahi dalam suatu Komite Teknis, sehingga standar ini dapat digunakan untuk menilai dan menguji suatu produk yang dimiliki oleh produsen atau pemilik merek dagang. Di Indonesia, SNI menjadi satu-satunya instrument yang memiliki kekuatan hokum mengikat dan berlaku nasional di wilayah NKRI. SNI yang disusun oleh Komite Teknis selanjutnya disahkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).

SNI pada dasarnya adalah standar yang bersifat sukarela, tapi menurut UU. No 3/2014 Tentang Perindustrian, Menteri Perindustrian dapat menetapakan pemberlakuan SNI secara wajib untuk antara lain keamanan, kesehatan, keselamatan, persaingan usaha, peningkatan daya saing dan/atau peningkatan efisiensi dan kinerja industry. Dengan demikian SNI terutama SNI Wajib dapat menjadi technical barrier yang melindungi industry baja dalam negeri dari unfair trading baja impor. 

Produk baja di Indonesia pada dasarnya terbagi atas tiga kategori yaitu sudah SNI tapi masih besifat sukarela, sudah SNI dan berlaku wajib dan belum SNI. Daftar SNI Sukarela dan SNI Wajib dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1 Daftar SNI Sukarela

Tabel 2 Daftar SNI Wajib

Menyusun SNI baru atau merevisi SNI memerlukan waktu yang panjang karena kendala utamanya adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki Pemerintah, demikian halnya dengan menyusun Peraturan Menteri Perindustrian tentang pemberlakukan SNI Wajib. Disamping masalah sumber daya, masalah perbedaan kepentingan para stake holder yang kadang-kadang sulit dicari titik temunya juga menjadi faktor penghambat. 

Setelah SNI berlaku wajib, kadang kadang muncul masalah keterbatasan Laboratorium Uji untuk parameter yang dinyatakan sebagai syarat mutu dalam SNI sehingga menghambat penerbitan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) atau perpanjangannya.

Masalah lain yang sangat penting setelah SNI berlaku wajib adalah pengawasan dipabrik maupun dipasar. Pengawasan SNI Wajib saat ini masih kurang efektif, hal ini dilihat dari beredarnya baja non standar dari produk SNI Wajib. Prod