Policies

Jakarta (22/01) – Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2024 (PMK 103/2024) terkait kebijakan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan/Hot Rolled Coil (HRC) dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan dan Thailand (7 Negara) pada 31 Desember 2024. PMK tersebut mulai berlaku efektif pada 15 Januari 2025 untuk 5 (Lima) tahun kedepan. Kebijakan pemberlakuan BMAD tersebut dinilai sebagai salah satu wujud dukungan Pemerintah Indonesia dalam upaya melindungi industri baja nasional dari praktek unfair trade berupa dumping yang secara nyata telah memberikan dampak negatif bagi pasar baja dan perkembangan industri baja dalam negeri.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Budi Santoso menerima kunjungan PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) yang diwakili oleh Presiden Direktur, Fedaus di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (20 Nov). Pertemuan tersebut membahas perkembangan industri baja nasional, termasuk produksi dan konsumsi baja nasional; perkembangan permintaan global; dan isu-isu perdagangan global.

Indonesia saat ini sedang menjalani pembangunan infrastruktur yang intensif. Kebutuhan akan material konstruksi untuk pembangunan juga memaksa industri untuk lebih meningkatkan produk industrinya. Ketika produksi industri meningkat, timbulan limbah maupun by product juga meningkat. Limbah yang dihasilkan jika tidak dikelola secara baik akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi dan estetika lingkungan yang berada disekitarnya. Oleh karena itu, terus dicari solusi inovatif yang tepat, guna mengurangi dampak yang ditimbulkan. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI juga telah mencanangkan kebijakan “Circular Economy” dalam pengelolaan limbah.

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk diwakili oleh Plt. Direktur Utama M. Akbar Djohan melakukan kunjungan ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI yang diterima langsung oleh Menteri Perdagangan RI Budi Santoso. “Kami berterima kasih atas dukungan Kementerian Perdagangan RI selama ini kepada Krakatau Steel. Kali ini pun kami meminta dukungan dari Kementerian Perdagangan RI agar pemenuhan produk baja domestik dapat dilakukan secara maksimal oleh para pelaku industri baja nasional,” jelas Plt. Direktur Utama Krakatau Steel M. Akbar Djohan.

The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas keputusan pemerintah untuk memperpanjang kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi industri besi dan baja nasional melalui penerbitan Kepmen ESDM No. 255.K/MG.01/MEM.M/2024. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menjaga daya saing produsen baja nasional yang tengah berjuang menghadapi persaingan global yang semakin ketat. 

Saat kunjungan dari salah satu pelanggan PT Jatim Taman Steel Mfg (Jatim Steel) di sektor minyak dan gas, yaitu PT Shouthern Tristar, Alvin Pangemanan selaku Country Manager menegaskan bahwa produk baja dari Jatim Steel, khususnya round bars yang sudah bersertifikasi SNI dan JIS, dapat mendukung peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang kini menjadi faktor penting di sektor hulu energi.